Sejarah Indonesia (1950–1959)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Era 1950-1959 atau juga disebut
Orde Lama adalah era di mana presiden
Soekarno
memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode
ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
Latar Belakang
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu
terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.
Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan
perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut
sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian munculah pergantian
Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi
perpolitikan di Indonesia.
Konstituante
Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang
baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum
juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan
konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi
ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS
tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan
“sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya
Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.
Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis,
namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai
berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya
UUD 1945.
Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.
Kabinet-kabinet
ada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi
politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1950-1951 - Kabinet Natsir
Program kerja kabinet Natsir :
- Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
- Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
- Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang
- Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini
sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet
ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh
golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
Program kerja kabinet Sukiman :
- Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk
menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi
alat-alat kekuasaan negara
- Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka
pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan
mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
- Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan
Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta
mempercepat terlaksananya otonomi daerah
- Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja
sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
- Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
- Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan
Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh
kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai
terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu,
kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi,
teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini
ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga
bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas
aktif.
1952-1953 - Kabinet Wilopo
Program kerja kabinet Wilopo :
- Mempersiapkan pemilihan umum
- Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
- Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
- Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya
gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan
menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha
menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara,
kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga
menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
- Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
- Melaksanakan pemilihan umum
- Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
- Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin
meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat,
Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun
dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil
menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet
Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro
akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia
terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah
perselisihan pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara
pengangkatan Kepala Staf TNI-AD
1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
- Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
- Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
- Perjuangan mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum
pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR
hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Program kerja Kabinet Ali II :
- Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
- Pembentukan provinsi Irian Barat
- Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.
1957-1959 - Kabinet Djuanda
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan RI
- Melanjutkan pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
- Mempercepat pembangunan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa
parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim
disebut masa Demokrasi Terpimpin
Isinya ialah:
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 
